Bawaslu Jawa Barat : Pilkada Jangan Sisipi Isu Sosial ke Publik
06.10
0
BLKN NEWS ■ Ketua Bawaslu Jabar, Abdullah Dahlan mengingatkan kepada seluruh jajaran Bawaslu kota kabupaten agar memastikan seluruh pengawasan ke semua lini strategi pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak mendatang bisa terlaksana dengan maksimal.
“Ini merupakan bagian dari koordinasi supervisi Bawaslu Provinsi terhadap Bawaslu kota kabupaten dalam kesiapan dan pengawasan di tahapan Pilkada nanti,” kata Abdullah kepada radarcianjur.com, Senin (27/7/2020).
Ia pun mengungkapkan, ada kekhawatiran Bawaslu di situasi Pandemi Covid-19 saat ini, jangan sampai niat membantu publik, tetapi disisipi kepentingan politik.
“Bukan Bawaslu tidak memperbolehkan para calon Pilkada dan tim memberikan bantuan kepada publik. Namun yang jadi persoalan itu ketika dipolitisasi, bertentangan dan ada motif kepentingan pemenangan Pilkada,” kata Abdullah.
Kaitan dengan proses penanganan pelanggaran yang terjadi dalam kontestasi Pilkada, kata Abdullah, menjadi penting bagi Bawaslu selain aspek pengawasan seluruh tahapan, isu yang ditangani divisi penindakan pun mesti berjalan hingga rampung.
“Ini menjadi konsen kita di Bawaslu. Selain daripada pengawasan, juga penindakan dugaan pelanggaran Pilkada harus sampai tuntas,” ujarnya.
Oleh karena itu, lanjut Abdullah, di bagian fungsi penguatan jajaran internal Bawaslu, harus semaksimal mungkin fokus menyusun strategis yang disampaikan ke teman-teman Bawaslu lain dalam pelaksanaan Pilkada nanti.
“Beberapa tantangan dan tanggung jawab soal penyelenggaraan Pilkada di tengah Pandemi Covid-19, Bawaslu juga harus disiplin di jajaran internal soal protokol, termasuk soal pengawasan yang melekat di seluruh tahapan pencalonan, dan verifikasi faktual,” jelasnya.
Selain itu, yang saat kini tengah berjalan yakni pencocokan penelitian (Coklit), hingga nanti kampanye dan sampai perhitungan serat penetapan, termasuk isu-isu strategis juga harus menjadi konsen Bawaslu.
“Kami juga prioritaskan temuan yang potensial dan merusak fairness kontestasi politik soal netralitas. Baik di seluruh jajaran yang diwajibkan untuk menetralkan, termasuk potensi kerawanan di kebijakan daerah yang ditumpangi oleh agenda kepentingan Pilkada,” tuturnya.
“Jangan sampai kebijakan pusat, daerah dipakai sebagai instrumen mobilisasi untuk melancarkan Pilkada,” tambahnya.(RC)
