Polres Purbalingga Gelar Latkatpuan Gakkumdu Pilkada 2020
04.46
0
BLKN NEWS ■ Polres Purbalingga menggelar pelatihan peningkatan kemampuan (Latkatpuan) bagi personel yang terlibat dalam Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pilkada tahun 2020. Kegiatan diikuti oleh para kanit dan anggota fungsi Reskrim polres dan polsek jajaran di aula Mapolres Purbalingga, Rabu (8/7/2020).
Latkapuan Gakkumdu dibuka oleh Kapolres PurbaIingga AKBP Muchammad Syafi Maulla. Sedangkan narasumber dalam kegiatan yaitu Ketua Bawaslu Kabupaten Purbalingga Imam Nurhakim, Kasat Reskrim Polres Purbalingga AKP Meiyan Priyantoro dan Kasubbag Hukum Iptu Setiadi.
Kapolres Purbalingga AKBP Muchammad Syafi Maulla dalam sambutannya mengatakan Purbalingga merupakan salah satu kabupaten yang akan melaksanakan Pilkada tahun 2020. Walaupun sempat ada perubahan jadwal tahapan karena wabah Covid-19, namun tahapan pelaksanaan pilkada sudah mulai dipersiapkan.
"Semua institusi dan semua instansi di Kabupaten Purbalingga sudah seharusnya mempersiapkan diri dalam menghadapi Pilkada tahun 2020. Hal itu juga dilakukan jajaran Polres Purbalingga," katanya.
Lebih lanjut disampaikan, bahwa kesiapan Polres Purbalingga dilakukan mulai dari pengamanan seluruh rangkai kegiatan terkait Pilkada 2020. Khusus untuk jajaran Reskrim, berada dalam penegakan hukum terpadu. Oleh karena itu, hari ini dilakukan pelatihan peningkatan kemampuan dengan menghadirkan sejumlah pemateri.
"Dengan latkatpuan hari ini, diharapkan dapat menyamakan persepsi dari personel yang ada. Sehingga dalam pelaksanaannya, ada satu langkah yang sama baik dalam penanganan maupun cara bertindak sesuai dengan ketentuan," ucapnya.
Dalam kegiatan Ketua Bawaslu PurbaIingga Imam Nurhakim menyampaikan materi tentang Penanganan Pelanggaran dalam Pemilihan Tahun 2020. Sedangkan Kasat Reskrim memberikan materi tentang Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana dalam Pilkada serta Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu.
Materi selanjutnya disampaikan Kasubbag Hukum Iptu Setiadi yang menyampaikan tentang Netralitas Polri dalam Pilkada. Disampaikan juga materi tentang Penanganan Tindak Pidana Pemilihan sebagai Implementasi Penegakan Hukum Terpadu.
■ Imam Santoso/Hms
