Tokoh Pemuda Harapkan, Pilkada PALI Jangan Dikotori Money Politic
BLKN NEWS ■ Menjelang pesta demokrasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) PALI tahun 2020 ini, kian santer terdengar desas desus suara sumbang dari beberapa masyarakat bakal diwarnai money politic.
Hal itu sejalan dengan fenomena di tengah masyarakat yang apatis terhadap event lima tahunan itu, karena mengingat nuansa persaingan paslon sangat ketat untuk memperebutkan kursi nomor satu di Bumi Serepat Serasan ini.
Seperti dituturkan Harmoko Hamka SH. Salah satu tokoh Pemuda asal Desa Tempirai, kecamatan Penukal Utara, secara panjang lebar dia menuturkan bahwa adanya persaingan antara paslon membuat nilai tawar sebuah suara menjadi tinggi.
Bahkan menurutnya, aroma money politic ini mulai berhembus dari mulut ke mulut di kalangan masyarakat, dan tidak jarang meskipun belum masuk tahapan kampanye, timses atau pendukung paslon sudah terbar pesona untuk menarik simpati masyarakat.
"Buktinya saja sekarang ini banyak bantuan bantuan kepada masyarakat, dengan dalil bantuan inilah, program itulah, padahal sebelumnya masyarakat tidak pernah menerima bantuan, tapi mengapa jelang pilkada ini banyak sekali bantuan," tutur Harmoko Hamka SH, pada Rabu (2/8/2020).
Dia menceritakan pengalaman pribadinya pada saat mengikuti Pemilu beberapa waktu lalu, baik Pilgub, Pilbup, Pilpres dan Pileg. Menurutnya, beberapa proses kontestasi tersebut, masyarakat disuguhkan dengan demokrasi kotor, sehingga masyarakat terbiasa dengan cara cara itu.
Dijelaskan Harmoko, timses pendukung ini biasanya menggunakan modus yang berbeda beda, dan bemacam macam trik, ada dengan cara memberikan sejumlah uang kepada masyarakat, dengan alasan sebagai pengganti uang libur pada saat hari pencoblosan dan ada juga dengan cara membagikan sembako.
Dia menilai, jika melihat kondisi saat ini, hal itu wajar saja. Masyarakat juga jadi merasa bahwa partisipasi mereka begitu berharga. Jadinya mereka bersemboyan kalau mau dipilih, wani piro? Pendidikan politik yang salah dan bahkan tak ada, terlanjur mendoktrin masyarakat untuk berfikir terlalu materialitis.
"Maka saya mempridiksi dan cenderung Pilkada PALI tahun ini, akan diwarnai dengan money politic, tak ada uang tak ada suara. patutlah seorang pasangan bakal calon harus mempunyai kesiapan modal yang besar. Jika serius ingin menang pada Pilkada 2020 ini," kata Harmoko.
Diakhir penuturannya Harmoko Hamka juga berharap di Pilkada PALI yang digelar dalam waktu dekat ini, bersih dari berbagai politik kotor, termasuk money politic, karena menurutnya, apabila hal ini terjadi maka demokrasi di kabupaten PALI selamanya akan kotor.
Sementara Asri Firmansyah, Ketua Masyarakat Pers Pemantau Pemilu (Mappilu) Kabupaten PALI, dimintai pendapat terkait hal itu, mengatakan bahwa Mappilu PALI akan terus memperkuat pengawasan pemilu, termasuk akan menerima berbagai pengaduan dari masyarakat terkait kecurangan pemilu.
“Kompetisinya akan lebih dinamis, untuk itu peran pengawasan Mappilu mutlak harus lebih diperkuat dan kami siap untuk menjalankan tugas sebagai mana pungsi kami, mengingat berbagai potensi pelanggaran diperkirakan akan marak terjadi,” tutur Asri Firmansyah ketika dimintai pendapatnya, pada rabu (2/8/2020).
Selain itu, Mappilu akan mendirikan pos pos pengaduan dilima kecamatan guna memantau pergerakan dan memperkecil ruang yang berpotensi terjadinya pelanggaran oleh pihak paslon, dan pihaknya akan bekerja sama dengan pihak pihak terkait, seperti KPU, Bawaslu, kepolisian dan PWI Sumsel.
“Nanti anggota kita akan memantau pergerakan dari timses atau paslon secara langsung guna menghindari potensi pelanggaran dalam pesta demokrasi pilkada PALI, termasuk kalau ada indikasi kecurangan money politic,” tegasnya.
■ Suherman