Lawan Sorotan KPK, Bupati Epyardi Asda "Jamu" Politisi Gerindra & PAN di Areal Reklamasi Singkarak
04.18
0
Terbaru, sejumlah Anggota DPRD Sumbar dari Komisi IV, "diundang" Bupati Epyardi Asda ke lokasi reklamasi di samping Dermaga Singkarak. Usai berkunjung, dengan didampingi Sekda Kabupaten Solok, Medison, S.Sos, M.Si dan sejumlah pejabat Pemkab Solok, sejumlah Anggota DPRD Sumbar juga bersuara, mendukung kegiatan pembangunan kawasan wisata yang dibangun CV Anam Daro di samping Dermaga Singkarak.
Ketua Komisi IV Muzli M Nur dari Partai Amanat Nasional (PAN) menyampaikan apresiasi atas program pembangunan yang dirancang oleh Bupati Solok. Senada dan seirama dengan Epyardi Asda yang merupakan Ketua DPP PAN, Muzli menyatakan bahwa sangat sulit menarik investor untuk datang ke daerah untuk berinvestasi, apalagi investasi kepariwisataan. Bahkan, Muzli menyatakan secara legislatif dan secara pribadi, mendukung kemajuan pariwisata di Kabupaten Solok.
"Kabupaten Solok merupakan daerah perlintasan antar provinsi, menjadi salah satu keuntungan dalam menarik wisatawan untuk berkunjung," ujar Muzli.
Terkait permasalahan penyelesaian kawasan Danau Singkarak, Wakil Ketua DPRD Sumbar, sekaligus Ketua DPW PAN Sumbar, Indra Rajo Lelo menyatakan terobosan yang dilakukan Bupati Epyardi Asda ini, tidak dihalangi oleh hal-hal yang urgent. Menurutnya, jika ada persoalan, tidak harus dipersulit.
"Sebagai pimpinan DPRD, saya akan mendorong intansi terkait di bawah kewenangan Komisi IV untuk menyelesaikan dan mempertanyakan persoalan ini," ujarnya.
Menariknya, politisi dari Partai Gerindra, Desrio Putra juga ikut angkat bicara. Di tengah "ketegangan" antar petinggi Gerindra Sumbar dan Gerindra Kabupaten Solok dengan Epyardi Asda, Desrio bahkan menegaskan dugaan reklamasi yang dilakukan Epyardi merupakan masalah administrasi. Menurutnya, jika masalah administrasi yang akan menganggu investasi di daerah merupakan hal yang patut dan sangat disesalkan.
"Saya mengapresiasi upaya dan rancangan pembangunan oleh Bupati di kawasan Singkarak ini. Untuk menjadikan Solok yang luar biasa harus dari pemimpin yang luar biasa juga," ujarnya.
Sementara itu, Bupati Epyardi dan sejumlah pejabat Pemkab Solok, dengan sumringah menyambut hangat sekaligus mengapresiasi kunjungan rombongan komisi IV DPRD Sumbar. Di hadapan para anggota DPRD Sumbar itu, Epyardi memastikan pihaknya akan membuat Perda Amdal kawasan, serta akan mengawal seluruh proses investasi. Epyardi bahkan menyebut daerahnya, Kabupaten Solok sebagai daerah termiskin ketiga di Sumbar.
"Pemkab Solok telah beberapa kali mengundang pihak provinsi untuk melihat situasi dan kondisi terkini di Singkarak. Agar menjadi bahan perbandingan pembangunan kawasan wisata di Singkarak. Kabupaten Solok yang merupakan daerah peringkat ketiga termiskin di Sumatera Barat. Memungkinkan untuk dibangkitkan perekonomiannya di bidang pertanian, perkebunan dan pariwisata," ujarnya.
Pernyataan ini tentu sangat kontra produktif, sebab Epyardi seakan-akan tidak bisa memisahkan dirinya sebagai investor pariwisata, masyarakat biasa, maupun sebagai Bupati Solok. Perlu diingat, bahwa kawasan yang disebutnya adalah miliknya pribadi dan pembangunannya juga dibiayai secara pribadi. Sementara, Dermaga Singkarak yang berada di samping kawasan yang sedang disorot KPK itu merupakan kawasan wisata milik Pemkab Solok. Sehingga, sebenarnya ada dua titik lokasi wisata yang secara kepemilikan maupun sumber pembiayaan. Dermaga Singkarak dibiayai APBD, sementara yang sedang dibangun Epyardi adalah miliknya pribadi.
Terkait dengan sorotan KPK terhadap pembangunan kawasan wisata tersebut, Epyardi menduga karena ada oknum yang tidak senang Kabupaten Solok maju di bidang pariwisata.
"Saya menduga, ini ada yang ingin Kabupaten Solok terus tertinggal, tidak maju-maju," cetus Epyardi Asda.
Epyardi Asda juga mengatakan, dalam pembangunan kawasan wisata tersebut, Pemkab Solok juga telah berkoordinasi dengan Pemprov Sumbar. Guna membahas secara lebih mendalam, terkait dengan pengembangan Dermaga Singkarak.
"Namun sepertinya kami agak kesulitan, karena mungkin Pemprov agak sibuk," ucapnya.
KPK RI Janji Tindak Tegas Reklamasi Danau Singkarak oleh Bupati Epyardi Asda
Direktur Koordinator Wilayah (Korwil IV) KPK RI, Jarot Faizal mengatakan, menegaskan pihaknya akan menindaklanjuti dugaan reklamasi ilegal yang dilakukan CV Anam Daro, milik Bupati Solok Capt. Epyardi Asda, M.Mar, secara berkelanjutan dan tidak akan vakum dengan temuan pelanggaran.
Jarot Faizal juga menilai, ada kelemahan pemerintah daerah, yakni Pemprov Sumbar dan Pemkab Solok, yang dinilai vakum menindaklanjuti pembangunan yang dilakukan pada 2016 hingga tahun 2022.
"Tidak ada peringatan dari pemerintah daerah (Pemprov Sumbar dan Pemkab Solok). Sehingga, mereka merasa aman membangun reklamasi ini. Kita akan lakukan pencegahan dan pembinaan, jika tidak, maka tentu kita tindak tegas," katanya.
Sebelumnya, organisasi peduli lingkungan, Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sumbar, meminta KPK untuk mengusut pembangunan ilegal di tepian Danau Singkarak, Kabupaten Solok, Sumbar, yang diduga berpotensi membuat kerugian bagi negara.
"Kita meminta KPK mengusut dan melakukan kajian mendetail terkait potensi kerugian negara dari pemanfaatan aktivitas pembangunan ilegal di Danau Singkarak," kata Kadep Kajian Advokasi dan Kampanye Walhi Sumbar, Tommy Adam dalam diskusi bersama KPK, Jumat (22/1/2022).
Tommy Adam mengatakan, reklamasi atau penimbunan danau di dermaga Jorong Kaluku, Nagari Singkarak, Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok telah berlangsung sejak Juli 2016 oleh PT. Kaluku Indah Permai (KIP) dengan luas danau yang ditimbun sekitar 30 hingga 50 meter dan panjang 70-100 meter.
"Pembangunan itu tidak sesuai dengan Perda Kabupaten Solok Nomor 1 Tahun 2013 tentang RTRW Kabupaten Solok. Kita juga meminta Kementerian ATR/BPN (Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional) untuk melakukan upaya tindakan tegas berupa pidana dan perdata terhadap aktivitas ilegal yang tidak sesuai dengan peruntukan tata ruang," ujarnya.
Walhi juga meminta KLHK (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) memberikan sanksi tegas terhadap kegiatan yang berdampak terhadap kelestarian ekosistem Danau Singkarak dan mengembalikan fungsi danau singkarak seperti sebelumnya dan memprioritaskan agenda penyusunan zonasi sesuai amanat perpres 60 Tahun 2021.
"Kita berharap jangan lagi sanksi administrasi karena itu tidak membuat efek jera dan membuat pengusaha latah membangun dulu sebelum mengurus perizinan. Kita minta ada tindak tegas dalam hal ini," katanya.
Bujang Latif: Tidak Ada Reklamasi di Danau Singkarak
Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) Kabupaten Solok, Bujang Latif, menebar pemahaman baru terkait pembangunan fasilitas wisata di samping Dermaga Singkarak oleh CV Anam Daro. Meski DPM PTSP bukan dinas teknis, dan fokus pada perizinan, Bujang Latif memastikan tidak ada pelanggaran seperti reklamasi (penimbunan danau) oleh CV Anam Daro. Hal itu ditegaskan Bujang Latif saat meninjau lokasi bersama Kadis Kominfo Kabupaten Solok, Deni Prihatni, ST, MT, Kamis (2/12/2021).
"Tidak ada reklamasi. Yang ada adalah penataan atau merapikan area agar lebih menarik wisatawan. Sesuai Peraturan Menteri PUPR Nomor 28/PRT/M/2005, sepadan danau boleh digunakan untuk kepentingan pariwisata, olahraga dan keagamaan," ungkapnya.
Demi membela CV Anam Daro, investor yang menanamkan modalnya di samping Dermaga Singkarak, Bujang Latif mengatakan bahwa bukan hal yang mudah untuk menarik investasi ke Kabupaten Solok. Bujang Latif menyebut ada stigma negatif terkait persoalan tanah di Sumbar. Bahkan, Bujang Latif justru "menyerang" pemerintahan sebelumnya, dengan mengatakan bahwa selama ini Kabupaten Solok belum berhasil mencapai target dalam urusan penanaman modal, baik yang ditargetkan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat.
"Bukan hal yang mudah menarik investasi. Selama ini, Kabupaten Solok belum berhasil mencapai target dalam urusan penanaman modal, baik yang ditargetkan Pemprov Sumbar, maupun pemerintah pusat. Sekarang ada CV Anam Daro yang menjadi investor. Tentu harus didukung. Karena sudah sesuai dengan Peraturan Menteri PUPR Nomor 28/PRT/M/2005 pasal 20 ayat 2 poin e, bahwa sepadan danau boleh digunakan untuk kepentingan pariwisata, olahraga dan keagamaan. Jadi tidak ada aturan yang dilanggar," tegasnya.
Tahun 2016 Rencana Bangun Hotel dan Waterboom, Kini Bangun Villa, Cafe, Area Permainan
Sebelumnya, dikutip dari sejumlah media, setelah sempat dihentikan oleh Pemprov Sumbar dan aparat penegak hukum pada tahun 2016, Bupati Solok, Sumbar, Epyardi Asda kembali melakukan aksi reklamasi Danau Singkarak. Jika sebelumnya Epyardi melakukan upaya reklamasi ilegal saat menjadi Anggota DPR RI, saat ini, Epyardi melakukannya saat dirinya menjabat sebagai Bupati Solok. Seakan, upaya reklamasi ilegal di samping Dermaga Singkarak, yang kembali dilakukan pada tahun ini, untuk membuktikan bahwa tidak ada yang tidak bisa dilakukan, jika dirinya sudah menjadi Bupati Solok.
Memori 2016
Sebelumnya, pada 2016 lalu, PT Kaluku Indah Permai (KIP) milik Epyardi Asda melakukan pengurukan (reklamasi) di Danau Singkarak. Saat itu, pengurukan yang ditujukan untuk membangun hotel dan wahana air (waterboom) dihentikan Pemprov Sumbar dan Pemkab Solok, serta aparat penegak hukum, pada Rabu (21/9/16), karena tanpa izin. Penimbunan yang berlangsung sekitar dua bulan ini merusak sempadan danau. Tampak timbunan tanah lebar 50 meter dan panjang 100 meter menutup tepian danau yang setiap akhir pekan dipadati masyarakat sekitar berwisata dan berenang.
Gubernur Sumbar saat itu, Irwan Prayitno mengatakan pihaknya sudah memanggil pihak terkait membahas pembangunan hotel di Dermaga Danau Singkarak, Kecamatan X Koto Singkarak ini.
"Pengusaha yang melanggar izin dalam pembangunan akan berurusan dengan penegak hukum," katanya.
Dalam Surat Gubernur No. 650/351/VI/PW-LH/Bappeda-2016 kepada Bupati Solok tertanggal 30 Juni 2016, menjelaskan, pembangunan fasilitas pariwisata di sekitar Danau Singkarak harus memperhatikan aturan penggunaan sempadan danau. Yakni, 50 meter dari titik pasang tertinggi.
Sementara, Epyardi Asda, pemilik PT Kaluku Indah Permai menyayangkan keputusan Pemprov Sumbar dan Pemkab Solok menghentikan penimbunan tepi danau Singkarak tersebut. Epyardi mengaku, dirinya berinvestasi sekitar Rp150 miliar untuk pembangunan hotel dan wahana bermain di tepi Danau Singkarak. Dia membantah proyek pembangunan itu ilegal. Epyardi mengklaim selain mendapat dukungan masyarakat sekitar juga telah mengantongi izin prinsip dari Gubernur Sumbar, meski Amdal masih dalam proses.
"Tujuan saya tak lain untuk membangun kampung halaman. Jika hotel dan wahana bermain berdiri tak hanya memperindah kawasan juga ikut mengembangkan pariwisata selingkar danau," katanya.
Berdasarkan pantauan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sumbar, luas danau yang ditimbun sekitar 30-50 meter dan panjang 70-100 meter. Walhi telah mengirim laporan ke gubernur dan Polda Sumbar untuk menindaklanjuti pencemaran lingkungan oleh Kaluku Indah Permai (KIP), Jumat (23/9/16) di Padang. Surat berisi hasil investigasi dan pelanggaran KIP serta meminta gubernur maupun Polda Sumbar mengusut kasus ini.
Dalam surat ditulis, pengamatan Walhi ke lapangan, diduga terjadi reklamasi Danau Singkarak, tanpa izin. Reklamasi menjorok ke tengah danau, dengan panjang sekitar 70-100 meter, lebar 30-50 meter dari bibir pantai/daratan. Kegiatan berlangsung sejak pertengahan Juli 2016. Reklamasi juga tak sesuai RTRW Solok diperkuat Permen PUPR soal sepadan danau 50 meter. Serta melanggar UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. (blkn01)
Sumber: antara, okezone.com, detik.com, mongabay.co.id, jarbatnews.com, patronnews.com, klikpositif.com, patrolmedia.co.id
