Bawaslu Kabupaten Solok Terus Lakukan Penguatan Pengawasan Pemilu 2024
20.09
0
Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Solok (Titony Tanjung, S. Pd) dan hadir Bawaslu Provinsi Sumatera Barat sebagai narasumber (M. Khadafi, S.Kom) Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat serta hadir juga Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat (Haferizon, S.Pd.I) dan Staf Pelaksana (Yul Akmal, A.Md) beserta Pengawas Pemilu Kecamatan se-Kabupaten Solok.
Pada saat pembukaan, Ketua Bawaslu Kabupaten Solok Titony Tanjung menyampaikan ucapan terimakasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada semua koordinator dan anggota beserta Panwascam atas kerja kerasnya dalam melakukan pencegahan dan mengawasi pontensi adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh peserta Pemilu, baik itu Para Caleg, ASN dan masyarakat Kabupaten Solok semenjak di tetapkan nya tahapan Pemilu tahun 2024 oleh Pemerintah melalui KPU RI.
"Kegiatan ini rutin dilaksanakan oleh Bawaslu dan bertujuan untuk penguatan-penguatan Kelembagaan Bawaslu itu sendiri serta untuk mendiskusikan segala macam bentuk persoalan dan informasi yang ada di tengah-tengah masyarakat yang berhubungan langsung dengan pengawasan pelaksanaan dan penyelenggaraan Pemilu tahun 2024 ini, khususnya di Kabupaten Solok," ujarnya.
Titony Tanjung juga berpesan kepada peserta rapat agar mengikuti kegiatan ini dengan penuh rasa kebersamaan dan menyamakan persepsi antar sesama sesuai dengan regulasi dan aturan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, agar Pemilu 2024 ini dapat berjalan lancar, aman dan apabila terdapat pelanggaran Pemilu di tengah-tengah masyarakat dapat diselesaikan dengan bijaksana dan penuh tanggungjawab, dengan begitu Bawaslu Kabupaten Solok tetap menjadi dirinya sendiri dan dipercayai oleh masyarakat luas.
Senada dengan itu, Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Provinsi Sumatera Barat M. Khadafi sebagai narasumber pada kegiatan rapat yang sangat alot tersebut menyampaikan bahwa agenda hari ini kita membahas dan fokus mengenai Data Pemilih Tambahan (DPTb) yang tersebar di seluruh daerah Kabupaten Solok
"Hal ini harus menjadi perhatian khusus bagi kita semua sebagai Badan Pengawas Pemilu, terutama bagi Panwas Kecamatan serta Panwas Nagari. Karena, DPTb ini bisa saja berpotensi tidak menggunakan hak pilihannya dikarenakan tidak jelas keberadaan status datanya, kalau ini terjadi tentu kita telah menghilangkan hak pilih masyarakat untuk memilih pemimpin nya sesuai dengan konstitusi," ujarnya.
Terkait dengan Data Pemilih Tambahan ini, M. Khadafi juga mengajak seluruh pihak, termasuk partai politik beserta Caleg untuk terus mensosialisasikan hal ini ke masyarakat, agar masyarakat tahu bahwa sebagai DPTb ini sesuai dengan aturan ada syarat dan prosedur yang harus di penuhi oleh pemilih tambahan ini.
"Kalau syarat dan prosedur ini tidak di penuhi, seperti surat domisili dari pemerintah setempat tentu tidak bisa menggunakan hak pilihnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang di rugikan siapa kalau hal ini terjadi? Sudah pasti para Calon, baik itu calon anggota DPRD Kabupaten, Provinsi, DPR RI dan DPD RI serta calon Presiden kita," lanjutnya.
"Harapan kita, bagi Bawaslu Kabupaten dan Panwas Kecamatan serta Nagari terus lah bekerja sesuai dengan regulasi yang ada, kalau ada pelanggaran cepat lakukan pencegahan dan pembinaan, supaya tidak ada celah bagi oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan kecurangan dan pelanggaran pada pemilu tahun 2024 yang hampir di depan mata kita semua," ungkapnya. (Andar MK)
