Orasi Dukungan Walinagari se-Kabupaten Tanah Datar Dibayar Rp 250 Ribu oleh OTEWE
23.19
0
Pasalnya pernyataan dukungan Walinagari se-Kabupaten Tanah Datar tersebut, ternyata dikondisikan oleh Ketua Forum Walinagari dan masing-masing Walinagari dibayar sebesar Rp250.000.
Video orasi Walinagari tersebut, dilaksanakan di rumah Epyardi Asda di Jakarta, saat Walinagari se-Kabupaten Tanah Datar melakukan Pelatihan Kepamongprajaan beberapa hari yang lalu. Orasi tersebut langsung dikomandoi oleh Ketua Forum Walinagari se-Kabupaten Tanah Datar, dalam orasinya mengatakan mereka menyatakan sikap, siap mendukung OTEWE Sumbar terhadap Bupati Solok Capt H. Epyardi Asda, M. Mar.
Dikutip dari mattanews.co, salah satu Wali Nagari yang ikut dalam orasi tersebut, yang bernama Irzon, yakni yang menjabat sebagai Walinagari Rambatan, dalam wawancara dengan media membenarkan dirinya diundang ke rumah salah satu Bacalon Gubenur Sumbar tersebut. Namun, Irzon merasa terpaksa dan diiming-iming akan dibayar Rp250 ribu rupiah oleh Bacalon Gubernur Sumbar.
Dikatakannya, Kami, merasa terpaksa, datang ke rumah Bacalon Gubenur tersebut tapi dikondisikan oleh ketua Forum dan di bayar Rp 250.000, makanya kami ikut dalam orasi tersebut pada hari Jumat, (26/7/2024).
Lebih lanjut Irzon, menyarankan untuk langsung ke ketua Forum Wali Nagari se-Kabupaten Tanah Datar.
“Kalau untuk, pertanyaan lainya kami, tidak layak untuk menjawabnya karena kami hanya ikut-ikutan saja, langsung ke ketua Forum Wali Nagari se Tanah Datar” tuturnya.
Beriringan dengan itu Ketua Pekat IB Tanah Datar atas nama Bonar Surya Winata,S.Sos, menegaskan bahwa akan mendesak Bawaslu untuk mengusut kasus itu, dikarenakan Wali Nagari tersebut, adalah pejabat publik yang dilarang untuk bepolitik, apalagi berorasi mendukung salah satu Bacalon.
“Sebagai ketua Pekat IB, Tanah Datar, kami akan mendesak Bawaslu untuk serius mengusut, kasus ini, atas sikap wali Nahari se Tanah Datar, di Vidio yang beredar, mendukung salah satu Bacalon Gubenur Sumbar ini” tegasnya.
Kemudian Bonar berharap kepada pihak yang berkompeten (Penegak Hukum) untuk mengusut tuntas persoalan ini, karena hal semacam ini sama dengan menjual kehormatan Wali Nagari se-Kabupaten Tanah Datar, semoga kedepannya menjadi pelajaran bagi kita kedepannya, tutup Bonar Ketua Pekat IB Tanah Datar. (Andar MK)
