KPU Kabupaten Solok Laksanakan Sosialisasi Pendidikan Pemilih Bersama GMNI dan HMI Solok Raya
05.36
0
Gelaran acara tersebut di buka secara resmi oleh Plh Ketua KPU Kabupaten Solok ( Desva Wandri ) dan di hadiri langsung oleh Komisioner Divisi Sosdiklih Parmas, ( Novialdi Putra ) dan narasumber Dosen Sosiologi Hukum UIN Imam Bonjol Padang, Dr. Muhammad Taufik. Kemudian dihadiri juga oleh Plt Sekretaris KPU Kabupaten Solok, Sekretariat dan Staf serta diikuti oleh 150 orang mahasiswa-mahasiswi yang tergabung dalam organisasi kemasyarakatan Gerakan Mahasiswa Nasionalis Indonesia (GMNi) dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Solok Raya serta para tamu undangan lainnya.
Dalam pembukaan tersebut Desva Wandri menjelaskan bahwa kegiatan sosialisasi pendidikan pemilih pada Pemilihan Serentak Nasional 2024 ini di dasari oleh Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) nomor 9 tahun 2024 tentang partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum dan Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati khususnya di daerah Kabupaten Solok pada pilkada tahun 2024 ini.
Lebih lanjut dijelaskan oleh Desva Wandri bahwa kegiatan ini bertujuan untuk mensosialisasikan tahapan demi tahapan Pemilukada tahun 2024 kepada seluruh stakeholder yang ada, serta untuk mensukseskannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan pemilu itu sendiri, sehingga untuk mewujudkan pemilihan yang Damai, Jujur dan Adil (Jurdil) serta Berintegritas dapat dengan mudah diraih dan masyarakat Kabupaten Solok mendapatkan pemimpin yang amanah sesuai dengan janji politik atau jualan Visi-misinya ketengah-tengah masyarakat pada masa tahapan kampanye, paparnya.
Kemudian, Desva Wandri melalui kegiatan sosialisasi pendidikan pemilih bersama organisasi GMNI dan HMI berharap kepada seluruh peserta sosialisasi untuk mengikutinya dengan serius agar dari setiap paparan yang disampaikan oleh narasumber dapat diserap dengan baik kemudian, para mahasiswa serta mahasiswi dapat pula mensosialisasikannya ke tengah-tengah masyarakat nantinya, sebab, generasi muda adalah termasuk salah satu ujung tombak atau garda terdepan dari bangsa ini dalam memajukan dan menyukseskan Pemilihan Serentak Nasional tahun 2024 ini khususnya.
Terakhir, Plh Ketua KPU Kabupaten Solok Desva Wandri mengungkapkan terimakasih nya kepada keluarga besar Organisasi Kemasyarakatan GMNI dan HMI atas atensinya dalam mengikuti dan menghadiri kegiatan sosialisasi pendidikan pemilih yang diselenggarakan oleh pihak KPU Kabupaten Solok, semoga dengan adanya kegiatan ini menjadi wadah yang baik bagi kesuksesan dan kelancaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok yang akan di langsungkan pada tanggal 27 November tahun 2024 ini, tutupnya.
Beriringan dengan itu Koordinator Divisi Sosdiklih Parmas, dan SDM Novialdi Putra sembari menjadi moderator acara juga menyampaikan harapannya kepada seluruh peserta untuk mensosialisasikan apa saja materi yang dipaparkan oleh narasumber tentang pendidikan pemilih pada Pilkada serentak tahun 2024 ini kepada masyarakat yang berada di lingkungan tempat tinggalnya nanti.
Lebih lanjut Novialdi Putra menambahkan bahwa harapan yang disampaikan nya bukan tanpa alasan terhadap para peserta yang tergabung dalam organisasi kemasyarakatan GMNI dan HMI. Menurutnya organisasi tersebut tidak diragukan lagi eksistensi nya dalam bersosialisasi di tengah-tengah masyarakat. Untuk itu melalui kegiatan ini, seluruh informasi tentang tahapan pemilihan calon Kepala Daerah Kabupaten Solok khususnya, tersampaikan kepada seluruh masyarakat melalui rekan-rekan mahasiswa mahasiswi Solok Raya ini hendaknya.
Kemudian, Muhammad Taufik sebagai narasumber dalam acara kegiatan sosialisasi pendidikan pemilih yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Solok tersebut, mengawali pemaparan materinya Tentang pentingnya Pemilihan Umum (Pemilu) atau Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
Dalam pemaparannya, Dosen Sosiologi Hukum di UIN Imam Bonjol Padang Muhammad Taufik menjelaskan tentang pentingnya Pemilihan Umum atau Pilkada disebabkan karena, hanya melalui pemilihan itu sebuah kekuasaan bisa berpindah dari yang lama ke yang baru, dan dengan itu pulalah tercipta yang namanya transisi kekuasaan sebagai bentuk evaluasi kinerja atau evaluasi kebijakan dari pemimpin sebelumnya ke pemimpin yang baru, guna mewujudkan keadilan dan kemakmuran bagi seluruh warga masyarakat sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945 dan dasar negara Pancasila. (Andar MK)
